Rekonstruksi dan usaha penyelamatan tradisi lokal era pasca sentralisme di Indonesia (The resurrection and reconstruction of local traditions in Indonesia ’s post - centrali st era)

Abstract

Sistem pemerintahan sangat menentukan dinamik tradisi lokal. Di Indonesia, pada era pemerintahan orde baru dengan sistem pemerintahannya yang sentralisme dinamik tradisi lokal berada dalam pengaruh kekuasaan. Terjadi peminggiran-peminggiran tradisi yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Peminggiran tradisi secara langsung-atau tidak langsung telah menyebabkan terjadinya ketidak berperananan tradisi lokal dalam mewujudkan keteraturan sosial masyarakat lokal. Setelah terjadinya reformasi, terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisme menjadi desentralisme, perubahan ini menyebabkan berlaku pula perubahan di aras lokal, mulai daripada perubahan sistem pemerintahan lokal sampai pada perubahan terhadap kedinamikan tradisi lokal yang semula terkongkong oleh kekuasaan, sekarang kembali membangun identitinya. Di Sumatera Barat masyarakat lokalnya, kembali membangun tradisinya melalui upaya-upaya yang signifikan, iaitu melalui pengembalian pemerintahan lokal pada bentuk masa lalu. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan lokal masyarakat Sumatera Barat pada masa lalu, sistem pemerintahan nagari ini merupakan sistem pemerintahan lokal masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan penduduk asli daripada Provinsi Sumatera Barat, dalam otonomi daerah sistem pemerintahan nagari itu diakui sebagai pemerintahan yang mengatur pemerintahan lokal. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan nagari ini, terjadi pula rekontruksi tradisi-tradisi yang berhubungkait dengan ke Minangkabau-an. Antaranya dibangun kembali tradisi, demokrasi, hukum adat, ekonomi nagari dan pengembalian masyarakat pada kehidupan yang taat dan kuat menjalankan agama.

Katakunci: desentralisme, kedinamisan tradisi lokal, Minangkabau, pasca-sentralisme, peranan kerajaan/pemerintah, rekontruksi tradisi lokal

This paper reiterates the role of the state in determining  the dynamism of local traditions with reference to post-centralist Indonesia. Here the grip of the New Order era with its centralist system had capped, curbed and marginalized the  inner dynamism of local traditions. Direct as well as indirect peripheralisation of these traditions had incapacitated them in regulating rules and order of local communities. With the onset of the Reformation movement, however, decentralisation which took over the administrative system right down to the grass roots had begun to restore the influence and resurrect the identity of local traditions. This is true in western Sumatera where defining elements of the local traditional Minangkabau governance system had steadily been reinstated in local administration. The reinstituion of the vintage nagari administrative system signifies this returning of the autonomy to the local tradition. It also signifies the reconstruction of several other traditions related to the Minangkabau ways of social life such as traditional customs, traditional democracy, nagari economics, and the re-enchantment of the religious way of life

Keywords: decentralisation, dynamism of local traditions, Minangkabau, post-centralism, reconstruction of local traditions, role of the state